“Recht is over de gehele wereld, overall waar een samenleving van mensese is” (Hukum terdapat di seluruh dunia, dimana terdapat suatu masyarakat manusia)
Itulah pandangan dari Prof Van Apeldoorn tentang hukum.Pandangan ini pun kemudian dapat diterima di seluruh dunia termasuk di Indonesia, hal ini dapat kita lihat pada UUD NRI 1945 pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “negara Indonesia adalah negara hukum”.Secara normatif, pasal ini dapat kita maknai sebagai keharusan adanya peraturan tertulis yang menyangkut segala sendi-sendi kehidupan yang membangun negara Indonesia, salah satunya ialah pada sektor pengelolaan sumber daya alam.
Peraturan yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam dapat kita lihat pada pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 yang bunyi pasalnya ialah “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.Pemaknaan dalam pasal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut asas kebersamaan yang menghasilkan keseimbangan, bukan asas individual yang menghasilkan kebebasan.Turunan dari pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 tersebut dapat kemudian kita lihat pada berbagai peraturan perundang-undangan khusus, salah satunya ialah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.Mengenai kegiatan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia dianggap perlu untuk dibuat regulasinya karena selama ini sektor mineral dan batubara merupakan salah satu sektor terpenting dalam mengangkat jumlah pendapatan negara.Namun menurut bapak zulkarnain SH.MH selaku komisioner KPK periode 2011-2015 mengatakan bahwa Potensi royalti yang tidak dibayarkan oleh perusahaan batubara dan mineral per Agustus 2013 mencapai angka Rp. 6,777,607,062,722.36, kemudian Potensi Kerugian Keuangan Negara berdasarkan verifikasi Data Ekspor Mineral (Laporan Surveyor) dari 180 Perusahaan Pertambangan Mineral (2011) mencapai angka Rp. 24,661,547.49, lalu Potensi penerimaan pajak yang hilang akibat perbedaan data produksi batubara antara data Ditjen Minerba KemESDM dengan data BPS (2012) mencapai angka Rp. 28,500,000,000,000.00, juga Piutang PNBP (iuran tetap dan royalti) pelaku usaha pertambangan minerba di 8 Provinsi (2011-2013) mencapai angka Rp. 331,275,179,147.00.[1] Uang negara yang berjumlah sangat besar ini masih dapat diselamatkan oleh KPK.
Berdasarkan data tersebut kemudian kita dapat menarik kesimpulan bahwa sebetulnya sangat banyak potensi pendapatan negara yang dimiliki oleh Indonesia, kita tentu bersyukur karena KPK telah bekerja keras dalam upaya melakukan penyelamatan terhadap keuangan negara dengan jumlah yang sangat besar itu.Namun pertanyaannya kemudian apakah kita hanya mengandalkan KPK saja? Tentu tidak, Untuk melakukan penyelamatan terhadap keuangan negara maka semua pihak harus melakukan pengawasan.Sebetulnya untuk kasus di bidang mineral dan batubara telah ada regulasi yang jelas tentang kewajiban untuk menyetorkan keuntungan yang diperoleh kepada pemerintah yaitu yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yang menyatakan pemegang KK (Kontrak karya) dan PKP2B (perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara) wajib menyetorkan keuntungan yang diperolehnya dari penjualan mineral logam dan batubara sebesar 10% dari keuntungan bersih.[2].Dari keuntungan sebanyak itu dibagi antara pemerintah sebesar 4% dan pemerintah daerah sebesar 6%.Bagian sebesar ini pun dianggap cukup untuk mebiayai pembangunan daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tentunya dalam usaha pembangunan wilayah pertambangan maka perlu mendapatkan izin, jenis perizinannya antara lain izin pertambangan rakyat (IPR) yang merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.[3]Yang berwewenang memberikan izin pertambangan rakyat ialah bupati/walikota, tetapi sebelum izin diberikan maka bupati/walikota menetapkan wilayah pertambangan rakyat.[4]Pada proses inilah sebetulnya ada celah dimana seringnya terjadi pengutan liar ataupun kongkalikong antara pejabat yang berwenang (Bupati/walikota) dengan orang/kelompok masyarakat yang ingin mendirikan usaha tambangnya.Berkaitan dengan hal tersebut maka dapat pula kita kaitkan dengan sektor kepegawaian, karena bupati dan walikota itu sendiri telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian dalam pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan “Pegawai negeri sipil adalah warga negara republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.Jadi menurut analisis saya perilaku koruptif dalam sektor pengelolaan sumberdaya alam dapat pula dikaitkan dengan sektor kepegawaian karena yang memberi izin adalah pegawai negeri sipil itu sendiri (bupati/walikota).
Olehnya itu menurut analisis saya perlu dibuat regulasi tentang pengawasan terhadap proses perizinan dalam hal ini perizinan mendirikan usaha tambang, harus dibuat regulasi yang mempersempit pergerakan oknum tertentu dalam hal mengambil keuntungan pribadi apalagi jika menggunakan jabatannya untuk melakukan perilaku koruptif.
Dalam sektor kepegawaian sendiri yang perlu dilakukan ialah mengevaluasi kinerja pengelola manajemen pegawai negeri sipil yang terdiri dari Kementerian Pendayagunaan aparatur negara, Badan kepegawaian negara, Lembaga Administrasi Negara, Badan kepegawaian daerah, Komisi kepegawaian negara dan Komite pengarah reformasi birokrasi nasional, setelah dievaluasi kemudian perlu dibuatkan sebuah regulasi guna mewujudkan reformasi birokrasi utamanya dalam hal pelayanan publik.[5]Sebetulnya dalam hal kebijakan dan strategi pendayagunaan aparatur negara telah termasuk juga di dalamnya agenda pencegahan dan pemberantasan KKN, yaitu dengan melakukan kampanye anti KKN, intensifikasi pelaksanaan investigasi audit, peningkatan efektivitas penanganan pengaduan masyarakat, audit atas harta PNS/Pejabat negara pada lembaga-lembaga negara yang melampaui batas kewajaran secara obyektif/adil.
Mengutip apa yang dikatakan oleh Prof Dr Achmad Ali, S.H.,M.H “Hukum itu bukan hanya undang-undang belaka, melainkan hukum juga dapat dilihat dan hidup dalam kehidupan bermasyarakat” yang dalam peristilahannya dibagi menjadi 3, yaitu law in book, law in idea, dan law in action.Olehnya itu maka pada bahasan selanjutnya saya akan membahas mengenai program kerja yang tepat dalam hal upaya pencegahan perilaku koruptif pada sektor pengelolaan sumberdaya alam dan kepegawaian di Indonesia yang saya rasa berhubungan dengan istilah “law in action”
Program kerja yang tepat digunakan dalam upaya pencegahan perilaku koruptif pada sektor pengelolaan sumberdaya alam ialah penguatan kembali nilai-nilai kebersamaan yang dimiliki oleh rakyat Indonesia, dalam hal ini tentu untuk menjalankan apa yang dimaksud pada pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945.Upaya konkrit yang patut dilakukan pemerintah ialah dengan menghilangkan sistem ekonomi kapitalistik dan kemudian melakukan renegosiasi kontrak terhadap perusahaan-perusahaan tambang asing yang ada di Indonesia, misalkan dengan mengupayakan penambahan presentase pembagian hasil keuntungan karena dengan begitu tentu pejabat-pejabat yang berwenang tidak lagi memikirkan dirinya sendiri tetapi juga dapat memikirkan rakyatnya, karena potensi untuk korupsi sangat besar ketika terjadi kongkalikong antara pihak pejabat di Indonesia dengan pihak perusahaan tambang asing yang beroperasi di Indonesia ketika mereka masih menggunakan system ekonomi kapitalistik yang notabene sangat individual dan bertentangan dengan nilai-nilai kebersamaan yang hidup di Indonesia.
Program lainnya ialah dengan memperketat pengawasan yang dilakukan bukan hanya oleh pejabat-pejabat yang berwewenang melainkan juga oleh seluruh lapisan masyarakat dan yang paling penting ialah perlunya dilakukan optimalisasi penerimaan pajak, karena pada titik inilah sering terjadi perilaku koruptif, dimana para pemilik usaha tambang melakukan suap kepada pejabat-pejabat tertentu agar usahanya mampu terus berjalan tanpa membayar pajak sepeserpun yang kemudian memiliki dampak buruk yaitu tidak tercapainya kesejahteraan masyarakat yang telah dicita-citakan dan telah tercantum pada pembukaan UUD NRI 1945.
Kemudian pada sektor kepegawaian upaya konkrit yang perlu dilakukan ialah dengan melakukan proses rekrutmen pegawai secara transparan.Proses rekrutmen merupakan tahapan awal yang sangat menentukan, cara-cara lama dalam hal perekrutan pegawai perlu ditinggalkan, memanfaatkan peran joki, memanfaatkan jaringan keluarga dekat, memanfaatkan hubungan pertemanan merupakan 3 cara tradisional dalam proses rekrutmen pegawai yang harus ditinggalkan, sekaramg perlu dilakukan rekrutmen pegawai berdasarkan kemampuan serta kualitas pribadi yang dimiliki setiap individu sehingga nantinya akan mencipatakan pegawai-pegawai yang berintegritas dan anti terhadap perilaku koruptif.
Setelah membenahi proses rekrutmen, maka langkah selanjutnya ialah melakukan evaluasi terhadap grand design reformasi birokrasi, di lingkup pemerintah dan pemerintahan daerah.Untuk mewujudkan reformasi birokrasi ini tentu tidak mudah, perlu pimpinan yang harus menjadi contoh dalam melakukan perubahan.Reformasi birokrasi hanya terjadi apabila pemimpin memiliki dua sifat penting, pertama ia harus konsisten dan kedua adalah konsekuen.[6]Dengan dijalankannya proses rekrutmen yang transparan dan evaluasi terhadap grand design reformasi birokrasi maka yakin dan percayalah standardisasi pelayanan publik berbasis pelibatan masyarakat akan tercapai sehingga masyarakat dapat merasakan kemajuan pembangunan di Indonesia.
Legal Review Periode 2013-2014