Maraknya kasus kekerasan terhadap pembantu rumah tangga (PRT) akhir-akhir ini membuat berbagai pihak mendesak untuk segera membahas dan mengesahkan RUU PRT. Misalnya, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar, yang berpendapat bahwa PRT berada dalam posisi yang rawan dilanggar hak-haknya sebagai pekerja. Timboel berpendapat demikian setelah sebelumnya ia melihat informasi di media terdapat dua orang PRT di Medan yang mendapat tindak kekerasan dari majikan dan upahnya tak dibayar. Terkuaknya hal itu menurut Timboel menunjukan pemerintah gagal melindungi PRT.
Upaya untuk meminimalisir terulangnya kasus kekerasan terhadap PRT seharusnya dapat dilakukan dengan cara menerbitkan UU PRT oleh pemerintah dan DPR. Akan tetapi, baik pemerintah maupun DPR belum serius membahas hal tersebut dan RUU PRT dibiarkan mengendap di DPR. Padahal, dalam RUU PRT bisa dimasukan berbagai ketentuan dalam rangka memberi perlindungan terhadap PRT mulai dari awal perekrutan sampai pemutusan hubungan kerja atau pensiun. Serta upah layak, jaminan sosial, hak cuti dan istirahat.
Disisi lain, aparat penegak hukum diminta bertindak adil dan melindungi pembantu atau pekerja rumah tangga yang menjadi korban penyiksaan. Sebab, dalam banyak kasus, posisi PRT lemah dari sisi akses, pengetahuan, dan perlindungan hukum. Misalnya saja dalam kasus dugaan perlakuan tidak manusiawi yang dialami belasan penatalaksana rumah tangga di Bogor, Jawa Barat. Kasus ini terjadi di rumah seorang pensiunan jenderal polisi.
Peneliti dari Jaringan Advokasi Kerja Layak – Pembantu Rumah Tangga (Jala-PRT), Akbar Tanjung, mengatakan penegakan hukum yang adil perlu dilakukan meskipun korbannya ‘hanya’ PRT. Jala-PRT dan LBH Jakarta mendesak Kapolda Jawa Barat dan Kapolri menjamin proses hukum berjalan dengan adil mengingat para korban bekerja di rumah seorang pensiunan bintang satu kepolisian.
Akbar Tanjung, mengatakan penegakan hukum yang adil perlu dilakukan meskipun korbannya ‘hanya’ PRT. Jala-PRT dan LBH Jakarta mendesak Kapolda Jawa Barat dan Kapolri menjamin proses hukum berjalan dengan adil mengingat para korban bekerja di rumah seorang pensiunan bintang satu kepolisian.
Peneliti JALA-PRT lainnya, Aida Milasari, menjelaskan dari hasil penelitian yang dilakukan organisasi masyarakat sipil yang membidangi isu PRT pada 2012, ditemukan 40 persen PRT terjebak dalam situasi bahaya. Seperti mendapat kekerasan fisik, ekonomi, psikologis dan seksual serta upah tidak dibayar. Ironisnya, tindakan itu tidak hanya dilakukan majikan, tapi juga orang terdekat yang ada di rumah.
Minimnya keterampilan, pengetahuan dan pendidikan PRT menurut Aida ikut memicu tindak kekerasan yang terjadi. Misalnya, PRT tidak mengerti bagaimana menyetrika baju majikan berbahan sutra sehingga membuat baju itu rusak. Ujungnya, majikan menimpakan kesalahan itu kepada PRT dengan cara tidak memberi upah selama beberapa bulan.
Aida menjelaskan salah satu penyebab kesejahteraan PRT minim adalah biaya yang dikenakan penyalur PRT kepada majikan. Seperti biaya transfer PRT kepada majikan dan transportasi. Parahnya, majikan menimpakan biaya itu kepada PRT yang bersangkutan dengan cara memotong upah. Untuk membenahi kondisi kerja PRT agar layak, dibutuhkan regulasi yang memberikan perlindungan. Menurutnya hal itu dapat dilakukan lewat ratifikasi Konvensi ILO No.189 tentang Kerja Layak PRT dan mengesahkan RUU Perlindungan PRT. “Kami menyambut baik Kemenakertrans untuk meratifikasi Konvensi ILO No.189,” pungkasnya.
Sumber : www.hukumonline.com